KSBSI Bulungan Tolak UMK 2022, Buruh Minta Kenaikan 10 Persen

-


DAMAI: Tampak para buruh saat melakukan aksi damai di depan Kantor Bupati Bulungan.



TANJUNG SELOR - Setelah sebelumnya Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kaltara melaksanakan aksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara dan Pemerintah Provinsi Kaltara.

Kali ini giliran Dewan Pengurus Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kabupaten Bulungan turun aksi ke lapangan, dengan membawa puluhan burh tujuannya ke kantor Bupati Bulungan.

"Hari ini kami turun untuk melakukan aksi meminta Bupati Bulungan memperhatikan kami," ungkap Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) KSBSI Kabupaten Bulungan Agustinus, Senin 29 November 2021.

Dia mengatakan sehubungan dengan akan dilaksanakan penetapan upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2022 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor B-M/383/HI.01.00/XI/2022 tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan dalam Penetapan Upah Minimum 2022.

"Itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2. Karena itu kami menolak kenaikkan upah minimum (UMK) yang hanya menaikkan upah sebesar 1,09 %," ucapnya.

Dia mengatakan dengan adanya solidaritas terhadap nasib dan masa depan kaum buruh. Pihaknya pun mengadakan aksi damai untuk menyampaikan pendapat kepada Bapak Bupati Bulungan agar dapat mempertimbangkan kesejahteraan buruh di Kabupaten Bulungan.

"Untuk itu kami meminta kenaikan upah sebesar 10 persen UMK 2022 kepada Bupati Bulungan," ujarnya.

Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, maka Polres Bulungan menurunkan personelnya untuk melakukan pengawalan dan pengamanan. Salah satunya para aksi agar tetap mengenakan memakai selama aksi berlangsung. Tak kepolisian pengawalan aksi ini juga melibatkan Satpol PP Bulungan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dinas PUPR Bulungan Turunkan Tim Burat Keruk Parit Jalan Salak

-
Gambar
PERBAIKI : Kepala Dinas PUPR Bulungan turun tangan untuk perbaiki parit saluran air Jalan Salak TANJUNG SELOR - Hindari pendangkalan parit di beberapa ruas jalan, hingga menyebabkan banjir di pemukiman warga. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bulungan turun tangan melaksanakan pemeliharaan dan normalisasi parit.  Kepala DPUPR Bulungan Khairul mengatakan kegiatan yang dijalankan ini merupakan program Bupati Bulungan bernama Bulungan Reaksi Cepat (Burat).  "Kami dari Bidang SDA kombinasi dengan Sarling melakukan normalisasi parit dengan cara dikeruk. Lokasi awal kegiatan di ruas Jalan Salak karena memiliki level yang paling rendah," ucap Khairul, Sabtu 27 November 2021.  Dia menyebutkan setelah ruas Jalan Salak, maka lokasj terendah lainnya akan dikerjakan terutama prioritas jalan buah-buahan di Kecamatan Tanjung Selor. Program Burat inipun akan berlanjut hingga tahun depan.  "Terlebih juga akan kami melakukan perbaikan plat dekker kita angkat k...
Baca selengkapnya

DPD Beri Restu, Muncul Nama Calon Tunggal Jadi Ketua DPC

-
Gambar
  Ketua DPD Partai Hanura Kaltara Ingkong Ala TANJUNG SELOR - Atas kekosongan jabatan ketua pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Bulungan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Kaltara pun instruksikan agar dilakukan musyawarah cabang luar biasa (Muscablub) yang memang telah diagendakan. "Agenda ini dilaksanakan diakibatkan karena kekosongan jabatan ketua DPC Pantai Hanura Bulungan," ungkap Ketua DPD Hanura Kaltara Ingkong Ala, Sabtu 27 November 2021. Kata dia, DPD Hanura pada prinsipnya mendukung sepenuhnya upaya dari para pengurus DPC Hanura Bulungan untuk melaksanakan Muscablub. Sehingga terpilihnya Ketua DPC yang baru sesuai harapan dan keinginan para pemilik suara yaitu pengurus pimpinan anak cabang (PAC) diseluruh Kabupaten Bulungan. Dari awal hingga dilakukan musyawarah, ternyata calon yang mendaftar untuk maju sebagai ketua hanya 1 calon saja, yakni anggota DPRD Bulungan bernama Tasa Gung. "Saya sangat berharap agar musyawarah kita mengutamakan...
Baca selengkapnya

Norhayati Cabut Gugatan Terhadap Megawati Soekarnoputri

-
Gambar
TANJUNG SELOR - Pasca terbitnya surat dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto membuat jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara yang diemban oleh Norhayati Andris di copot.  Tak hanya itu jabatan Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kaltara yang dipegangnya juga dicabut. Melihat adanya hal itu, Norhayati Andris bersama kuasa hukumnya melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor. Namun berbeda untuk hari ini, tampak Norhayati Andris didampingi 3 kuasa hukumnya datang ke Polda Kaltara.  "Kehadiran kami ke Polda Kaltara hanya untuk menyampaikan bahwa kami melakukan pencabutan terhadap gugatan yang kami ajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor," tutur Kuasa Hukum Norhayati Andris, Mansyur SH MH, Senin 13 Desember 2021.  Dia mengatakan pencabutan gugatan yang telah diajukan ke PN Tanjung Selor yang terd...
Baca selengkapnya