Megawati Soekarnoputri Copot Norhayati Andris Jadi Jabatannya Ketua DPRD Provinsi Kaltara

-

 

Surat DPP PDI Perjuangan yang menerangkan Norhayati Andris dicopot oleh Megawati Soekarnoputri 

Lembaran kedua yang perlihatkan surat DPP bertanda tangan Megawati Soekarnoputri 



TANJUNG SELOR - Bentuk penyegaran di dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Kaltara. Jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara yang diemban oleh Norhayati Andris dicabut dan diganti. Penggantinya adalah Albertus Stefanus Marianus yang ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan. 

Suratnya ditandatangani langsung Ketua Umum Megawati Soekarnoputri melalui surat DPP PDI Perjuangan Nomor 3547/IN/DPP/XI/2021 tertanggal 29 November 2021 perihal pencabutan surat serta pengesahan dan penetapan Ketua DPRD Provinsi Kaltara. 

"Melalui surat DPP PDI Perjuangan, maka saudara Norhayati Andris tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltara," ungkap Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kaltara, Jhonny Laing Impang, Kamis 2 Desember 2021. 

Hal itu menjadi keputusan DPP yang mencabut surat DPP PDI Perjuangan Nomor 506/IN/DPP/IX/2019 tertanggal 04 September 2019, perihal Pengesahan dan Penetapan Calon Ketua DPRD Provinsi Kaltara atas nama Norhayati Andris dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

"Mengesahkan dan menetapkan Albertus Stefanus Marianus sebagai Ketua DPRD Provinsi Kaltara periode 2019-2024 dari PDI Perjuangan," ucapnya. 

Surat DPP itu juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran struktural partai dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kaltara dari PDI Pejuangan, untuk mengajukan, mengamankan dan memperjuangkan Albertus Stefanus Marianus menjadi Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara periode 2019-2024. 

"Tak hanya itu melalui surat itu Norhayati Andris juga dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan digantikan oleh Datu Yasir Arafat dari Bidang Kehormatan Partai dan Organisasi," ujarnya. 

DPD juga mengeluarkan surat lagi bernomor 078/EX/DPD.65/XII/2021 terkait keputusan tentang alat kelengkapan DPRD Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Kaltara. Isinya soal komposisi struktural DPRD Fraksi PDI Perjuangan Kaltara dan komposisi Fraksi PDI Perjuangan di alat kelengkapan DPRD Kaltara. 

"Alat kelengkapan DPRD ini merupakan hak prerogatif partai untuk menempatkan kadernya sebagai penugasan di DPRD," jelasnya. 

Jhonny menambahkan untuk penggantian dan pelantikan masih menunggu surat keputusan dari Kementerian Dalam Negeri. Pasalnya untuk jabatan ketua dewan untuk berganti harus melalui satu proses. 

"Partai mengajukan dan menetapkan orangnya, suratnya sudah masuk ke Sekretaris Dewan. Setelah itu masuk ke Gubernur lalu ke Kemendagri, saat keluar surat keputusan barulah dilantik," tutupnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dinas PUPR Bulungan Turunkan Tim Burat Keruk Parit Jalan Salak

-
Gambar
PERBAIKI : Kepala Dinas PUPR Bulungan turun tangan untuk perbaiki parit saluran air Jalan Salak TANJUNG SELOR - Hindari pendangkalan parit di beberapa ruas jalan, hingga menyebabkan banjir di pemukiman warga. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bulungan turun tangan melaksanakan pemeliharaan dan normalisasi parit.  Kepala DPUPR Bulungan Khairul mengatakan kegiatan yang dijalankan ini merupakan program Bupati Bulungan bernama Bulungan Reaksi Cepat (Burat).  "Kami dari Bidang SDA kombinasi dengan Sarling melakukan normalisasi parit dengan cara dikeruk. Lokasi awal kegiatan di ruas Jalan Salak karena memiliki level yang paling rendah," ucap Khairul, Sabtu 27 November 2021.  Dia menyebutkan setelah ruas Jalan Salak, maka lokasj terendah lainnya akan dikerjakan terutama prioritas jalan buah-buahan di Kecamatan Tanjung Selor. Program Burat inipun akan berlanjut hingga tahun depan.  "Terlebih juga akan kami melakukan perbaikan plat dekker kita angkat k...
Baca selengkapnya

DPD Beri Restu, Muncul Nama Calon Tunggal Jadi Ketua DPC

-
Gambar
  Ketua DPD Partai Hanura Kaltara Ingkong Ala TANJUNG SELOR - Atas kekosongan jabatan ketua pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Bulungan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Kaltara pun instruksikan agar dilakukan musyawarah cabang luar biasa (Muscablub) yang memang telah diagendakan. "Agenda ini dilaksanakan diakibatkan karena kekosongan jabatan ketua DPC Pantai Hanura Bulungan," ungkap Ketua DPD Hanura Kaltara Ingkong Ala, Sabtu 27 November 2021. Kata dia, DPD Hanura pada prinsipnya mendukung sepenuhnya upaya dari para pengurus DPC Hanura Bulungan untuk melaksanakan Muscablub. Sehingga terpilihnya Ketua DPC yang baru sesuai harapan dan keinginan para pemilik suara yaitu pengurus pimpinan anak cabang (PAC) diseluruh Kabupaten Bulungan. Dari awal hingga dilakukan musyawarah, ternyata calon yang mendaftar untuk maju sebagai ketua hanya 1 calon saja, yakni anggota DPRD Bulungan bernama Tasa Gung. "Saya sangat berharap agar musyawarah kita mengutamakan...
Baca selengkapnya

Norhayati Cabut Gugatan Terhadap Megawati Soekarnoputri

-
Gambar
TANJUNG SELOR - Pasca terbitnya surat dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto membuat jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara yang diemban oleh Norhayati Andris di copot.  Tak hanya itu jabatan Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kaltara yang dipegangnya juga dicabut. Melihat adanya hal itu, Norhayati Andris bersama kuasa hukumnya melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor. Namun berbeda untuk hari ini, tampak Norhayati Andris didampingi 3 kuasa hukumnya datang ke Polda Kaltara.  "Kehadiran kami ke Polda Kaltara hanya untuk menyampaikan bahwa kami melakukan pencabutan terhadap gugatan yang kami ajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor," tutur Kuasa Hukum Norhayati Andris, Mansyur SH MH, Senin 13 Desember 2021.  Dia mengatakan pencabutan gugatan yang telah diajukan ke PN Tanjung Selor yang terd...
Baca selengkapnya