Polda Kaltara Kawal KIPI dan PLTA Supaya Tak Ada Mafia Tanah

-

Waka Polda Kaltara Brigjen Pol Erwin Zadma 

TANJUNG SELOR - Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar Polri jajarannya melakukan pengawalan investasi yang ada di daerah. 

Semua anggota Polri diwajibkan mengawal hingga terealisasikan dan juga supaya tidak ada hal yang mengganggu. Pasalnya investasi juga merupakan kunci penggerak ekonomi. 

"Kita Polda Kaltara ini dan jajaran harus mendukung sepenuhnya. Kita wajib mengawal investasi yang ada di Kaltara," ucap Waka Polda Kaltara Brigjen Pol Erwin Zadma, Sabtu 11 Desember 2021

Dia mengatakan Kaltara terdapat beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang harus di kawal hingga selesai. Adapun proyek pembangunan itu adalah pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Kayan Kabupaten Bulungan dan Sungai Mentarang Kabupaten Malinau. 

"Karena ini adalah Proyek Strategis Nasional, Polda Kaltara wajib mendukung dan ini harus sukses. Kalau ada masalah-masalah disitu kita terdepan tangani," ujarnya. 

Pasalnya yang diwanti-wanti oleh Presiden Jokowi jangan sampai di wilayah pembangunan PSN yang dimasuki investor itu terjadi kasus mafia tanah. Karena hal inilah yang akan menghambat pembangunan di daerah tersebut. 

"Apalagi kalau ada mafia tanah dan sebagainya, polisi akan terdepan menanganinya. Indikasi belum ada, seperti pembangunan KIPI dan PLTA ini harus lancar. Kita tidak pandang bulu soal ini," tutupnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dinas PUPR Bulungan Turunkan Tim Burat Keruk Parit Jalan Salak

-
Gambar
PERBAIKI : Kepala Dinas PUPR Bulungan turun tangan untuk perbaiki parit saluran air Jalan Salak TANJUNG SELOR - Hindari pendangkalan parit di beberapa ruas jalan, hingga menyebabkan banjir di pemukiman warga. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bulungan turun tangan melaksanakan pemeliharaan dan normalisasi parit.  Kepala DPUPR Bulungan Khairul mengatakan kegiatan yang dijalankan ini merupakan program Bupati Bulungan bernama Bulungan Reaksi Cepat (Burat).  "Kami dari Bidang SDA kombinasi dengan Sarling melakukan normalisasi parit dengan cara dikeruk. Lokasi awal kegiatan di ruas Jalan Salak karena memiliki level yang paling rendah," ucap Khairul, Sabtu 27 November 2021.  Dia menyebutkan setelah ruas Jalan Salak, maka lokasj terendah lainnya akan dikerjakan terutama prioritas jalan buah-buahan di Kecamatan Tanjung Selor. Program Burat inipun akan berlanjut hingga tahun depan.  "Terlebih juga akan kami melakukan perbaikan plat dekker kita angkat k...
Baca selengkapnya

DPD Beri Restu, Muncul Nama Calon Tunggal Jadi Ketua DPC

-
Gambar
  Ketua DPD Partai Hanura Kaltara Ingkong Ala TANJUNG SELOR - Atas kekosongan jabatan ketua pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Bulungan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Kaltara pun instruksikan agar dilakukan musyawarah cabang luar biasa (Muscablub) yang memang telah diagendakan. "Agenda ini dilaksanakan diakibatkan karena kekosongan jabatan ketua DPC Pantai Hanura Bulungan," ungkap Ketua DPD Hanura Kaltara Ingkong Ala, Sabtu 27 November 2021. Kata dia, DPD Hanura pada prinsipnya mendukung sepenuhnya upaya dari para pengurus DPC Hanura Bulungan untuk melaksanakan Muscablub. Sehingga terpilihnya Ketua DPC yang baru sesuai harapan dan keinginan para pemilik suara yaitu pengurus pimpinan anak cabang (PAC) diseluruh Kabupaten Bulungan. Dari awal hingga dilakukan musyawarah, ternyata calon yang mendaftar untuk maju sebagai ketua hanya 1 calon saja, yakni anggota DPRD Bulungan bernama Tasa Gung. "Saya sangat berharap agar musyawarah kita mengutamakan...
Baca selengkapnya

Norhayati Cabut Gugatan Terhadap Megawati Soekarnoputri

-
Gambar
TANJUNG SELOR - Pasca terbitnya surat dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto membuat jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara yang diemban oleh Norhayati Andris di copot.  Tak hanya itu jabatan Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kaltara yang dipegangnya juga dicabut. Melihat adanya hal itu, Norhayati Andris bersama kuasa hukumnya melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor. Namun berbeda untuk hari ini, tampak Norhayati Andris didampingi 3 kuasa hukumnya datang ke Polda Kaltara.  "Kehadiran kami ke Polda Kaltara hanya untuk menyampaikan bahwa kami melakukan pencabutan terhadap gugatan yang kami ajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor," tutur Kuasa Hukum Norhayati Andris, Mansyur SH MH, Senin 13 Desember 2021.  Dia mengatakan pencabutan gugatan yang telah diajukan ke PN Tanjung Selor yang terd...
Baca selengkapnya